Mereka Perusak dan Pengacau Demokrasi Negeri ini

Pernyataan tim hukum Anies dan juga Ganjar yg meminta agar Pilpres dilakukan ulang tanpa cawapres dari Paslon 02 bahkan capres cawapres Paslon 02, sepertinya mereka tidak paham UU Pemilu. Kedua tim hukum itu sedang ber-stand up comedy di ruang publik.
 

Hal yg dipermasalahkan pihak Paslon 01 dan Paslon 03 atas lolosnya Gibran, sebagai Cawapres di Paslon 01 semestinya dilakukan protes ekstrem di awal, dengan keluar dari peserta Pilpres atas bentuk protes Tahapan Pilpres 2024, dengan maksud Tahapan Pilpres bisa dibatalkan karena dinilai ada pelanggaran. Mereka bisa lakukan walk out pada saat itu, sehingga tahapan pemilu bisa berhenti.
 

Lalu aetelah itu dilanjutkan dengan DPR menggulirkan Hak Angket atas masalah tersebut, bukan sekarang setelah Pilpresnya sudah selesai dengan diumumkan paslon pemenangnya.

Tidak Ada Waktu Lagi

Kapal yg lalu sudah bersandar (kalau gak mau dibilang karam), mungkin akan lama masuk dock untuk perbaikan atau segara menjadi monumen sejarah.

Seorang pelaut sejati, tidak akan betah berlama2 bersandar di pelabuhan atau menghabiskan waktu di darat.

Hamparan laut biru luas sejauh mata memandang, irama & tarian deburan gulungan ombak gemulai beriringan bersahutan, lukisan cahaya sunrise & sunset seperti mata dewa, hiasan gemerlap taburan bintang2 di langit malam, genitnya paras bulan purnama & sabit yg mempesona.. selalu mengundang hasrat untuk kembali berlayar.

Lelucon Dungu Hak Angket

Usulan pengguliran hak interpelasi dan hak angket oleh sebagian Anggota DPR dalam mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak masuk akal atau absurd, bahkan bisa dikatakan sebagai usulan lelucon dungu.

Dalam kerangka Hukum Tata Negara, hak angket, bersama dengan hak menyatakan pendapat, dan hak interpelasi, merupakan instrumen pengawasan legislatif terhadap berbagai kebijakan yg diambil oleh eksekutif atau pemerintah. Namun, dalam konteks permasalahan Pemilu, penggunaan hak angket tersebut adalah absurd serta tentunya inkonstitusional, tidak dikenal dalam bangunan hukum Pemilu kita