Mereka Perusak dan Pengacau Demokrasi Negeri ini

Pernyataan tim hukum Anies dan juga Ganjar yg meminta agar Pilpres dilakukan ulang tanpa cawapres dari Paslon 02 bahkan capres cawapres Paslon 02, sepertinya mereka tidak paham UU Pemilu. Kedua tim hukum itu sedang ber-stand up comedy di ruang publik.
 

Hal yg dipermasalahkan pihak Paslon 01 dan Paslon 03 atas lolosnya Gibran, sebagai Cawapres di Paslon 01 semestinya dilakukan protes ekstrem di awal, dengan keluar dari peserta Pilpres atas bentuk protes Tahapan Pilpres 2024, dengan maksud Tahapan Pilpres bisa dibatalkan karena dinilai ada pelanggaran. Mereka bisa lakukan walk out pada saat itu, sehingga tahapan pemilu bisa berhenti.
 

Lalu aetelah itu dilanjutkan dengan DPR menggulirkan Hak Angket atas masalah tersebut, bukan sekarang setelah Pilpresnya sudah selesai dengan diumumkan paslon pemenangnya.

Tidak Ada Waktu Lagi

Kapal yg lalu sudah bersandar (kalau gak mau dibilang karam), mungkin akan lama masuk dock untuk perbaikan atau segara menjadi monumen sejarah.

Seorang pelaut sejati, tidak akan betah berlama2 bersandar di pelabuhan atau menghabiskan waktu di darat.

Hamparan laut biru luas sejauh mata memandang, irama & tarian deburan gulungan ombak gemulai beriringan bersahutan, lukisan cahaya sunrise & sunset seperti mata dewa, hiasan gemerlap taburan bintang2 di langit malam, genitnya paras bulan purnama & sabit yg mempesona.. selalu mengundang hasrat untuk kembali berlayar.

Lelucon Dungu Hak Angket

Usulan pengguliran hak interpelasi dan hak angket oleh sebagian Anggota DPR dalam mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak masuk akal atau absurd, bahkan bisa dikatakan sebagai usulan lelucon dungu.

Dalam kerangka Hukum Tata Negara, hak angket, bersama dengan hak menyatakan pendapat, dan hak interpelasi, merupakan instrumen pengawasan legislatif terhadap berbagai kebijakan yg diambil oleh eksekutif atau pemerintah. Namun, dalam konteks permasalahan Pemilu, penggunaan hak angket tersebut adalah absurd serta tentunya inkonstitusional, tidak dikenal dalam bangunan hukum Pemilu kita

Petisi Bulaksumur - Sebuah Pembentukan Opini Ketidak-jujuran dari Insan Civitas Akademika

Sebagaimana diberitakan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyampaikan Petisi Bulaksumur pada tanggal 31 Januari 2024. Selain UGM, terdapat pula Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Andalas (Unand), dan kemarin Universitas Padjajaran (Unpad).

 

Secara normatif, Petisi adalah hal yang umum dan lumrah. Namun Petisi Bulaksumur dipandang tidak wajar dan pada akhirnya menuai polemik di masyarakat. Petisi yang muncul mendekati pesta demokrasi ditengarai mengandung suatu maksud tertentu. Patut diduga adanya suatu "perencanaan", "perjumpaan kehendak", dan tentunya "penyertaan". Kesemuanya itu tentunya tidak berdiri sendiri, melainkan dalam satu rangkaian yang sistemik, holistik dan komprehensif. 

Surat Edaran Menteri Dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan Surat Edaran Menteri

Dalam rangka penyusunan tertib peraturan perundang-undangan, perlu dibedakan dengan tegas antara putusan-putusan yang bersifat mengatur (regeling) dari putusan-putusan yang bersifat penetapan administratif (beschikking). Semua pejabat tinggi pemerintahan yang memegang kedudukan politis berwenang mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat administratif, misalnya untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat, membentuk dan membubarkan kepanitiaan, dan sebagainya. Secara hukum, semua jenis putusan tersebut dianggap penting dalam perkembangan hukum nasional. Akan tetapi, pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti sempit perlu dibatasi ataupun sekurang-kurangnya dibedakan secara tegas karena elemen pengaturan (regeling) kepentingan publik dan menyangkut hubungan-hubungan hukum atau hubungan hak dan kewajiban di antara sesama warganegara dan antara warga negara dengan negara dan pemerintah.

Poros Koalisi 4 Partai Pita Kuning

Ada Wacana yang mengemuka terkait koalisi Besar dari 4 Partai latar belakang Pita Kuning dimana koalisi besar tersebut dari Partai Gerindra, Golkar, Nasdem dan Partai Hanura untuk memenangkan pertarungan Calon Presiden Indonesa di Pemilu 2024 nanti. Wacana dan usulan itu cukup menarik, artinya kalau betul 4 partai garis pita kuning diatas bersatu, maka probabilitasnya sangat mungkin memenangkan Pilpres  dan Wapres RI untuk Pemilu tahun 2024.

Apakah hal itu mungkin terjadi?  Bisa terjadi, sepanjang masing-masing parpol diatas bisa bersatu, lebih mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, tidak ngotot dan tidak ego.

Fatamorgana BPJS

bpjs jelas udah melanggar bentuk welfare state.. negara kesejahteraan yg dianut indonesia.

bpjs itu adalah asuransi kesehatan (berati pelayanan kesejahteraan berbayar untuk rakyat). gak ada teorinya negara kesejahteraan adakan asuransi kesehatan atau pendidikan bagi rakyatnya. kesehatan dan pendidikan adalah dua hal wajib dan utama dari pelayanan negara dalam bidang kesejahteraan kepada rakyatnya. keduanya harus diadakan oleh negara, yg berati gratis.